Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Liberal atau Parlementer. Karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan Presiden hanya terbatas sebagai kepala negara saja. Sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.
Pelaksanakan Demokrasi Terpimpin di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit presiden Pada tanggal 5 Juli 1959 oleh presiden soekarno. Dekrit pada tanggal 5 juli 1959 menandakan masa baru .Yang mana Indonesia meninggalkan Demokrasi Liberal berganti dengan Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi Terpimpin diartikan sebagai Demokrasi yang dipimpin oleh kebijakan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada pelaksanaannya pengertian Demokrasi Terpimpin lebih cenderung kepada Demokrasi yang dipimpin oleh Presiden sebagai panglima besar revolusi.
Di awali dari Deklarasi Dr. H. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden waktu itu. Dimana dalam Deklarasi tersebut menganjurkan perlunya pembentukan partai-partai. Yang ternyata mendapat sambutan luas hingga pada waktu itu kurang lebih 40 partai telah lahir di indonesia.
Tetapi pada faktanya dalam kondisi yang seperti itu, bukannya menambah majunya sistem Demokrasi di Indonesia. kenyataannya Kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun penuh . Dan terjadi pergantian-pergantian dengan kabinet yang baru.
Bahkan menurut penilaian dari Presiden Soekarno banyaknya partai hanya menambah masalah dan hanya menjadi penyebab gotok- gotokan. Penyebab perpecahannya, dalam pidatonya Presiden Soekarno menilai partai itu adalah semacam pertunjukan adu domba. Yang tidak bakalan berpengaruh baik bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
Presiden Soekarno mengamati Demokrasi tidak semakin mendorong bangsa Indonesi untuk mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan. Tapi malah sebaliknya dari tujuan yang sudah dicita-citakan bangsa Indonesia. Sehingga Presiden Soekarno mencetuskan sistem Demokrasi Terpimpin dengan alasan sebagai berikut :
Masa Demokrasi Terpimpin yang telah dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Diawali dengan anjuran Soekarno agar Undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 yakni UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra dikalangan anggota Konstituante.
Sebagai tindak lanjut usulannya diadakan pemungutan suara, yang diikuti oleh seluruh anggota Konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro dan kontra usulan Presiden Soekarno tersebut.
Dalam sistem Demokrasi Terpimpin mempercayai asas Presidensil. Asas yang mengedepankan Presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya Demokrasi Terpimpin sejak Dekrit 5 Juli 1959, secara otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah Presiden Soekarno pada masa itu.
Hal itu dapat memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja Kabinet. Presiden lah yang memimpin segala pergerakan pemerintahan. Sehingga dapat dengan mudah menggeser peran- peran yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya, terutama dalam bidang politik.
Terpecahnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, mengakibatkan pecahnya peran partai politik waktu itu. Kehadiran partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi kedudukan di pemerintahan. Melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan Presiden.
3.Peran Militer Semakin Kuat
Perkembangan militer di Indonesia dimanfaatkan sebagai bendung pertahanan yang sekalian menjadi dwifungsi peran pemerintahan. Kekuatan Angkatan Bersenjata pada masa ini sangat memiliki kekuasaaan yang tinggi. Bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Militer telah banyak terlibat dalam kekacauan politik domestik karena adanya dwifungsi.
Partai Komunis Indonesia mengalami peralihan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Karena adanya hubungan timbal balik antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hubungan tersebut terjadi karena ketenaran Soekarno, yang sedang naik dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memeroleh massa.
Pelaksanaan Demokrasi terpimpin juga mengalami penyimpangan dalam perkembangannya sehingga menimbulkan gesekan situasi politik di Indonesia. Penyimpangan tersebut antara lain :
Dukungan ketika MPRS melantik Soekarno sebagai Presiden seumur hidup pun diberikan oleh PKI. Dengan hubungan baik tersebut tidak kagum apabila paham komunis menjadi berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia.
Pers berperan penting dalam sebuah negara sebagai penyalur suara masyarakat untuk sistem politik yang lebih baik.Tapi, pada masa demokrasi terpimpin kebebasan mengajukan pendapat bagi individu pers mulai dibatasi oleh oknum- oknum pendukung pemerintah dalam hal ini presiden yang berkuasa.
Kebijakan itu menyebabkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka mulai menjadi menutup diri. Bahkan sampai beberapa surat kabar tidak berani mengedarkan beritanya di masyarakat karena takut dicekal.
Penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan demokrasi terpimpin mengakibatkan adanya kesenjangan antara PKI dan kaum borjuis Indonesia. Mereka itu berpengaruh besar dalam mendesak pergerakan kaum buruh dan petani. Serta mengakibatkan peristiwa politik semakin membara. Pendapatan ekspor menurun serupa dengan cadangan devisa yang membuat inflasi semakin tinggi, sehingga menimbulkan banyaknya demonstrasi.
Setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 maka Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah. Dekrit Presiden menandai berdirinya rezim demokrasi terpimpin atau orde lama.
Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini banyak menimbulkan dampak-dampak. dibawah ini dampak-dampak yang terjadi ketika masa demokrasi terpimpin.
Pada Demokrasi Terpimpin masa pemerintahan Presiden Soekarno kekuasaan mutlak terletak pada Presiden. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sedangkan aktivitas partai sendiri dibatasi.
Demokrasi Terpimpin membawa dampak besar bagi Pemerintahan Indonesia waktu itu. Sebab Demokrasi Terpimpin juga diwarnai oleh kepemimpinan PKI dan kaum Borjunis Nasional.
Hal ini membawa pengaruh yang besar terhadap bangsa Indonesia diantaranya pendapatan ekspor Indonesia yang menurun, infasi yang terus merangkak naik dan juga mewabahnya korupsi oleh kaum birokrat dan militer.
sumber : disini http://bit.ly/2m6PYlC